Terkait Pembatalan Pengadaan 2.147 Ekor Sapi

PN Tunda Sidang Gugatan CV Tiga Putra Terhadap Disnakkan Inhu

Kamis,19 September 2013 | 04:02:00
PN Tunda Sidang Gugatan CV Tiga Putra Terhadap Disnakkan Inhu
Ket Foto :
RENGAT-Sidang gugatan CV Tiga Putra terhadap Pemerintah Kabupaten Inhu melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Inhu di Pengadilan Negeri Rengat kembali ditunda, Rabu (18/9). Penundaan ini disebabkan karena Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua PN Rengat tengah melaksanakan dinas luar kota.
 
CV Tiga Putra yang beralamat di Jorong Picuran Baruah Halaban,Kubang, Kabupaten Solok menggugat Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Inhu karena telah membatalkan proyek pengadaan sapi untuk budidaya sebanayk 2.147 ekor senilai Rp 15.636.275.000yang dianggarkan dari dana APBD Inhu TA 2013. Padahal panitia lelang sudah menetapkan CV Tiga Putra selaku pemenang lelang pengadaan dan pendistribusian sapi untuk budidaya tersebut.
 
“Berhubungan Ketua Majelis yang juga Ketua Pengadilan Negeri Rengat, pak Kartijono sedang dinas luar daerah, sidang gugatan kembali kita tunda pada Rabu (25/9) mendatang,” ucap Humas PN Rengat, Decky Arianto Safe Nitbani, Rabu (18/9).
 
Decky mengakui penundaan sidang gugatan yang dilayangkan CV Tiga Putra ini merupakan yang kedua kalinya. Sebab dalam waktu bersamaan, ketua majelis hakim berhalangan. “Kita tidak punya niat untuk menghambat proses sidang, tetapi memang waktunya bertepatan dengan kegiatan dinas ketua majelis,” ucapnya.
 
Kuasa Hukum CV Tiga Putra, Amirudin didampingi Jhony Hendri Putra  membenarkan pihaknya secara resmi sudah melayangkan gugatan terhadap Pemkab Inhu melalui Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Inhu. “Pada tanggal 20 Agustus 2013 lalu, sudah kita daftarkan gugatan di PN Rengat dengan nomor: 13/Pdt.G/2013/PN-RGT,” paparnya.
 
Gugatan yang dilayangkan tersebut terkait pembatalan kegiatan pendisutribusian bibit ternak kepada masyarakat dengan pekerjaan pengadaan sapi untuk budidaya sebanyak 2.147 ekor yang dimenangkan  CV Tiga Putra.
 
Pembatalan Surat Penetapan Pemenang (SPP) berdasarkan surat Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Inhu nomor 1430/Disnakan-S/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 yang ditujukan kepada Direktur CV Tiga Putra. Surat pembatalan itu ditembusan kepada Bupati Inhu, Kepala Inspektorat dan Asisten Administrasi Umum Setdakab Inhu.
 
Sementara itu, Penetapan CV Tiga Putra selaku pemenang pekerjaan pengadaan sapi untuk budidaya sebanyak 2.147 ekor ini berdasarkan Surat Penetapan Pemenang (SPP) nomor 07/PAN/DISNAKKAN/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan barang dan Jasa, Palti Siregar. Amirudin berharap majelis Hakim yang menyidangkan gugatan ini dapat menetapi waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.
 
Sebelumnya, saat hearing dengan DPRD Inhu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Inhu, Drs HM Sadar mengungkapkan, pembatalan program pengadaan sapi untuk budidaya sebanyak 2.147 ekor yang sudah dianggarkan melaui APBD Inhu tahun anggaran 2013 senilai Rp 15,6 miliar tersebut dilakukan karena pihaknya menemukan sejumlah permasalahan yang dapat menimbulkan persoalan hukum.
Permasalahan yang ditemukan tersebut diantaranya calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang akan menerima sapi bali tersebut tidak tepat sasaran. Kemudian overlap dengan kelompok tani yang pernah menerima pada tahun sebelumnya.
 
“Selain itu terdapat tumpang tindih dengan kelompok tani yang sebelum juga sudah menerima sapi dari program pemerintah pusat dan ada komplen dari masyarakat karena mereka tidak masuk dalam SK CPCL,” jelasnya.
 
Sadar mengungkapkan, tim yang menentukan CPCL tidak pernah melibatkan stakeholder seperti Badan Penyuluhan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peternakan dan Perikanan. Sehingga calon petani penerima tidak sesuai dengan aturan, bahkan turut ditemukan sejumlah pegawai negeri sipil.
 
Kemudian dari aspek teknis, pengadaan sapi bali yang terdiri dari 184 ekor jantan dan 1.963 ekor betina itu tidak dilengkapi dengan payung hukum dalam bentuk peraturan Bupati.  “Faktanya, dalam dokumen pengadaan tidak tercantum protap tata cara masuk hewan ke Riau,” ungkap Sadar.
 
Selain itu, pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pengadaan sapi bali tersebut, tidak tersedia anggaran operasional pembinaan dan pengawasan, sehingga setelah sapi sampai kepada peternak tidak ada pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Padahal setiap program yang dilakukan terhadap binatang yang bernyawa harus ada pengawasannya.
 
Sadar juga mengakui, saat dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, perencanaan pengadaan sapi bali tersebut sudah masak dan tinggal dilaksanakanakan saja. Tetapi, ia setelah dipelajari, ia tetap pada keputusan untuk membatalkan pengadaan sapi bali tersebut, meskipun sebelumnya sudah ada pemenang lelang. (TM01)
 
Baca Berita Lainnya
Tulis Komentar
Nama Lengkap:
Email:
Komentar Anda:
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Selasa,21 Oktober 2014 - 10:39:00 WIB

Begini Cara KPK Mengecek Calon Menteri Jokowi

Selasa,21 Oktober 2014 - 10:38:00 WIB

KPK Sebut Banyak Calon Menteri Jokowi Bermasalah

Selasa,21 Oktober 2014 - 10:38:00 WIB

Pemain Ajax Ini Tak Mau Bertukar Kaos dengan Messi

Selasa,21 Oktober 2014 - 10:38:00 WIB

PDIP: Tanpa Restu Mega, Jangan Mimpi Jadi Menteri

Selasa,21 Oktober 2014 - 10:37:00 WIB

Cuma Dihadiri Jokowi, Ke Mana JK Saat Pesta Rakyat?

Selasa,21 Oktober 2014 - 10:37:00 WIB

Sultan: Saya Enggak Mau Ngajari Jokowi